Program MBG Digugat ke Mahkamah Konstitusi, Ini Tanggapan Tegas Mendikdasmen

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah kini menghadapi uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut memicu perhatian publik karena berkaitan langsung dengan anggaran pendidikan dalam APBN 2026.

Program MBG dirancang untuk menyediakan makanan bergizi secara gratis kepada peserta didik dan kelompok masyarakat tertentu. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas gizi anak sejak usia dini guna memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Alasan Program MBG Digugat

Gugatan diajukan karena adanya keberatan terhadap skema pendanaan MBG yang dinilai bersumber dari pos anggaran pendidikan. Pemohon menilai kebijakan tersebut berpotensi mengurangi porsi anggaran pendidikan yang secara konstitusional harus dialokasikan minimal 20 persen dari APBN.

Dalam argumentasinya, pemohon menilai bahwa program MBG lebih tepat dikategorikan sebagai program bantuan sosial atau kesehatan, bukan bagian langsung dari pembiayaan pendidikan inti seperti peningkatan kualitas guru, pembangunan sekolah, atau penyediaan sarana pembelajaran.

Jawaban Tegas Pemerintah

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan bahwa pelaksanaan Program MBG tidak mengurangi anggaran pendidikan di kementeriannya. Pemerintah memastikan bahwa alokasi pendidikan tetap berjalan sesuai rencana dan tidak mengganggu program prioritas lainnya.

Pemerintah juga menyampaikan bahwa penganggaran MBG telah melalui proses legislasi bersama DPR dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Oleh karena itu, dari sisi prosedur, kebijakan tersebut dinilai telah sesuai mekanisme yang berlaku.

Proses Hukum di Mahkamah Konstitusi

Saat ini perkara sedang diproses di Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme uji materiil. MK akan menilai apakah pasal dalam undang-undang terkait pendanaan MBG bertentangan dengan konstitusi atau tidak.

Selama proses persidangan berlangsung, Program MBG tetap berjalan seperti biasa. Putusan MK nantinya akan menjadi rujukan penting dalam menentukan arah kebijakan anggaran dan pengelolaan program prioritas nasional.

Dampak bagi Dunia Pendidikan

Polemik ini menyoroti dua kepentingan besar: pemenuhan gizi anak dan perlindungan anggaran pendidikan. Keduanya memiliki peran strategis dalam membangun kualitas generasi mendatang.

Apapun hasil putusan Mahkamah Konstitusi, diskusi publik mengenai transparansi anggaran dan prioritas pembangunan pendidikan menjadi momentum penting untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas.